Pendidikan di Timika Kian Mengecewakan Putra Daerah

Pendidikan di Timika Kian Mengecewakan Putra Daerah

Timika- Pada tahun ajaran 2011-2012 ada yang unik saat mendengarkan pengumuman hasil kelulusan bagi para siswa/I pelajar se kota timika. Unik dimana pada tahun ajaran ini baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah pertama (SMP) dan juga Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) sederajat pada saat menyambut hasil pengumuman kelulusan sekolah dengan berbagai cara dilakukan diantarannya,  ada sekolah yang melakukan ibadah doa bersama, menyumbangkan pakaian sekolah  kepada pelajar  tidak mampu yang hendak melanjutkan pendidikan, juga dengan cara memakai busana adat setempat dan lain sebagainya,  semua ini merupakan perjuangan pemerintah guna menekan ugal-ugalan pelajar dengan mencoret-coret baju, mabuk-mabukan, ngebut-ngebutan dengan kendaraan bermotor dan dalam bentuk negatif lainnya.

Bagi  para putra-putri daerah asli Mimika tentunya  mempunyai cita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi karena mereka mempunyai peluang yang besar  sebagai penerima beasiswa  baik dari Lembaga Non Pemerintah (NGO) dan juga Pemerintah karena UU Otsus No 21 tahun 2001 telah menjamin pendidikan murah atau bahkan secara gratis.

Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) merupakan lembaga non pemerintah yang juga fokus pada pengembangan pendidikan. Bila kita membaca  poster  yang beredar bulan mei lalu, melalui media massa dan  juga mendengar di media elektronik  tentang Pengumuman Penjaringan Calon Peserta Penerima Beasiswa LPMAK untuk SMA dan Perguruan Tinggi bagi Putra Daerah melalui Biro Pendidikan dengan sasaran seleksi peserta  yaitu peserta tes merupakan lulusan dari sekolah di Kabupaten mimika dan  berasal dari  dua suku utama masyarakat asli, yaitu masyarakat Amungme dan Kamoro, serta lima suku masyarakat asli lain yang berada di Kabupaten Mimika, yaitu masyarakat Dani, Moni, Mee/Ekari, Damal, dan Nduga, sebagai penerima manfaat Tanggung Jawab Social Perusahan (Corporated Social Responsibility) dari PT. Freeport Indonesia (PT.FI) yang di kelolah dana 1% oleh LPMAK.

Menurut Pejabat LPMAK Kepala Biro Pendidikan Paskalis Abner, SE disela-sela sosialisasi dan pameran LPMAK serta lembaga parner bertempat di hotel Timika Raya pada tanggal (22/5) mengungkapkan “proses seleksi yang sangat ketat mulai dari tes tertulis yang mencakup pengetahuan umum hingga psikotes. Tak cukup sampai disitu, mereka harus menjalani lagi medical test di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika guna memeriksa kesehatan tiap peserta”. Dari data yang dihimpun Buletin Landas berdasarkan data sepanjang lima tahun terakhir 2007 hingga 2011, Biro Pendidikan telah memberhentikan sekitar 344 orang peserta beasiswa. Sedangkan peserta program yang lulus sebanyak 540-an. Dari peserta yang diberhentikan sebagai penerima beasiswa dikarenakan melakukan pelanggagaran indisipliner yang telah disepakati bersama.

Sementara itu ditempat yang berbedah tokoh pemuda mimika dari suku Mee/Ekagi, Obeth Yatipai berkomentar “proses mekanisme penjaringan penerimaan beasiswa oleh LPMAK melalui Biro Pendidikan penuh dengan kebohongan hanya skenario belakah” tambahnya lagi “ hasilnya pasti mereka yang orangtuanya bekerja sebagai karyawan dan di  pemerintah dengan jabatan tertentu  yang akan mengisi tempat sebagai penerimaan beasiswa”.

Setelah hasil pengumuman seleksi penerimaan beasiswa LPMAK bulan juni minggu kedua diumumkan, membuat beberapa masyarakat tujuh suku kecewa, alasannya hasil penjaringan tidak sesuai dengan keberpihakkan kepada tujuh suku, “bila kita melihat ada suku papua lain bahkan non papua yang lulus seleksi dan menerima manfaat, kenapa!! Lalu anak-anak kita ini orang dari mana”. Ungkap protes warga saat melihat hasil pengumuman yang tidak jujur penuh dengan kebohongan belakah atas nama tujuh suku, atas nama pemberdayaan masyarakat asli putra daerah tapi kenyataannya setiap tahun demikian “.

Kerisauwan dan kekecewaan  bukan hanya di alami oleh putra daerah yang gagal tidak diterima sebagai penerima manfaat beasiswa program LPMAK namun juga kenyataan pahit ini di alami oleh putra daerah lainnya yang  hendak mendaftar di sekolah favorit mereka yaitu pada salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kota Timika. Kenyataan pahit ini harus diterima oleh setiap pelajar miskin saat mendengarkan pengumuman kelulusan pada tanggal (7/7), mereka harus membayar uang masuk sekolah sebesar Rp. 2.500.000,- dengan batas waktu pembayaran yang singkat yaitu tutup pada tanggal (11/7). Kekesalan itu nampak pada wajah Delpon Muyapa, putra daerah yang telah lulus tes pada jurusan listrik di salah satu sekolah SMK terkemuka,  saat berbincang-bincang dengan teman seangkatan berharap orang tuanya di kampung segera mengirim uang dengan besaran yang diminta oleh pihak sekolah.

 

Wujud perhatian melalui kampanye “Pendidikan untuk semua” merupakan kampaye pendidikan yang digemakan oleh segenap pemerhatin pendidikan baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah, ungkapan ini menjelaskan kepada kita bahwa pendidikan sedang digalahkan untuk semua status sosial di masyarakat, masyarakat mempunyai hak yang sama dalam menempuh pendidikan dan menerima bantuan dari lembaga tertentu , lalu yang perlu di pertanyakan bila pendidikan itu sendiri ada pengkotak-kotakan antara lembaga dan atau sekolah akan status sosial masyarakat tertentu!! bagaimana dengan status sosial masyarakat putra daerah? yang notabene keluarga miskin.

Sementara itu penyampaian keras dilayangkan anggota DPRD Mimika, Wilhelmus Pigai. Pada bulletin Landas, Sebagai wakil rakyat, dia mengkritik kinerja pemerintah daerah yang menurutnya kurang tanggap dengan masalah pendidikan di Mimika. Menurut pandangan Pigai jika semua elemen masyarakat peduli pendidikan,  yang ada di mimika harus bekerjasama maka peningkatan kualitas pendidikan di Mimika akan menjadi lebih mudah. “Pemerintah perlu bekerja keras lagi dalam mengatasi tantangan yang ada,” tegas pigai.

Fasilitas yang mendukung peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan manajemen pendidikan, serta pengadaan fasilitas lainnya telah banyak dilakukan oleh Pemerintah dan PT.FI dalam hal ini LPMAK, namun berbagai indikator menunjukan bahwa mutu pendidikan masih belum meningkat secara signifikan.

 

Realita diatas merupakan seberapa contoh kasus yang kasat mata kita lihat dan dengar, namun keberhasilan pendidikan tersebut hanya selalu dikonotasikan dengan berbagai macam pembangunan fisik sarana-prasarana, seberapa besar jumlah pelajar dan mahasiswa  yang diterima pada program beasiswa dari pemerintah dan lembaga non pemerintah namun tidak diukur dengan seberapa banyak jumlah keberhasilan program LPMAK dalam memanusiakan manusia di bumi amungsa bahkan papua secara umum yang telah menempati  posisi bagus di pemerintah, lembaga non pemerintah dan  seberapa besar lulusan sarjana yang telah membuka peluang lapangan kerja!! ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama.

 

Guna melihat kemajuan atau kemunduran suatu program perlu diadakan monitoring dan Evaluasi Program secara berkala dan menindak lanjuti hasil evaluasi tersebut. Perlu juga turut berpartisipasi semua kalangan yang berkompeten, LPMAK harus mulai berfikir inovatif, membuka diri, mencari formula yang sesuai tepat dengan karakteristik akan  pendekatan sistem didik yang tepat terhadap  karakteristik yang ada pada putra daerah tujuh suku.

 

lPMAK juga perlu kerja sama dengan lembaga penelitian yang sudah lama berkipra di papua guna melakukan studi antropologi pendidikan dengan menggali lagi sistem didik yang sudah ada untuk diangkat dan dikolaborasikan  dengan perkembangan sistem didik zaman sekarang. Wujudnya bahwa pendidikan adalah menjadi tanggungjawab bersama, percuma dengan membuat evaluasi program bahkan sosialisasi programnya sering diadakan di luar papua dengan danah milik Sumber Daya Alam (SDA) masyarakat adat tapi hasilnya belum menunjukan kemajuan yang berarti.

 

Pertanyaan terakhirnya lagi bila kekuatan permodalan besar dari  PT.FI dengan CSR yang dikelolah oleh  LPMAK melalui Biro Pendidikan  dan dari  Pemerintah dengan Dana Otsus pada  bidang  Pendidikan di prioritas 15 % belum menunjukan mutu pendidikan, Pendidikan murah dan Kualitas Lulusan yang siap bersaing,  kalau demikian bukan pendanaannya yang menjadi masalah utama lalu komponen yang mana yang perlu dibenahi bersama? manajemen biro pendidikannya? manajemen SKPD terkait ? Orangtua penerima manfaat kah? atau Lembaga parner yang belum menunjukan kompeten dalam pembinaan? atau siapa yang harus bertanggungjawab.!!

 

Kata kuncinya bahwa pendidikan menjadi tanggungjawab bersama, Sumber Daya Alam (SDA) milik masyarakat adat perlu diperhatikan oleh Pemerintah dan Lembaga Non pemerintah (NGO) agar dapat mengelolah danah Pendidikan secara bijak dan lembaga legislatif (DPRD) harus menjalankan fungsi kontrol guna penerima maanfaat  benar-benar menjadi focus perhatian.

(Kepuge Magai)

 

 

 

 

 

There are no comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: