PT.PN II Tanjung Morawa Kebun Arso Janji Yang Terhabaikan

PT.PN II Tanjung Morawa Kebun Arso Janji Yang Terhabaikan……..

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tanpa Partisipasi Masyarakat…….

Latar Belakang

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan suatu elemen penting dalam kerangka keberlanjutan usaha suatu industri yang mencakup Aspek Ekonomi, Lingkungan dan Sosial Budaya. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam melaksanakan ekploitasi Sumber Daya Alam yang ada, harus menciptakan dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Partisipasi aktif dari masyarakat pada intinya adalah upaya mewujudkan atau menberikan citra atau reputasi bagi perusahaan, demi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Program tanggung jawab sosial harus benar-benar menyentuh masyarakat di sekitar perusahaan tersebut, oleh karena itu pembinaan dan pengembangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesatuan sistem pembangunan nasional dan berdasarkan standar nasional yang ada, pembinaan dan pengembangan masyarakat di sekitar perusahaan merupakan tugas dan tanggung jawab para pemangku kepentingan  yaitu Perusahaan, Pemerintah dan para pemegang saham yang ada. Agar perusahaan tetap akses, dalam pemanfaatannya, perusahan harus menerapkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) Dimana pemanfaatan sumber daya alam, dikeruk sesuai dengan kebutuhan sekarang dan juga menghemat sumber daya alam yang ada kepada generasi yang memiliki hak ulayat setempat.

Perusahaan dan pemerintah harus mengantisipasi timbulnya berbagai Konflik Sosial dengan membentuk wadah-wadah dan sarana-prasarana seperti; Kemitraan perusahaan dengan masyarakat setempat berupah Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, memperhatikan Sosial Budaya, Pembangunan Jalan Raya, Perumahaan, Tempat Ibadah, Koperasi Simpan Pinjam, dan juga pemanfaatan Sumber Daya Manusia Lokal yang ada dan berbagai program nyata lainnya.

Apa Kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ?

Keadaan berbagai Sumber Daya Alam yang ada, ternyata tak di sia-siakan oleh pemerintah Indonesia, yang seperti kita dapat baca pada pasal 74 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan segalah sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan inilah yang disebut dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), diupayakan guna perusahaan tersebut harus melihat kewajibannya.

Kontribusi CSR adalah kontribusi berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu berkerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara-cara yang dapat diterima oleh bisnis dan juga pembangunan itu sendiri adalah nilai dasar dari CSR. Tanah Papua merupakan Tanah bagi setiap Suku Bangsa, kedatangan warga Non-Papua karena adanya berbagai macam kepentingan, baik Kepentingan Ekonomi, Sosial, Politik, Lingkungan dan sebagainya.

Tanah Papua yang didiami oleh 250 suku lebih (indigeous people) hidup dengan karasteristik yang berbeda-beda, menempati setiap pelosok bumi kasuari yang elok ini. Papua yang melimpah-ruah dengan Sumber Daya Alam hayati dan non-hayati membuat lonjakan penduduk yang besar berdatangan. Pembangunan proyek besar seperti PT.FI, LNG Bintuni, PT. Sinar Mas, PT. PN II Prafi, PT.PN II Keerom dan proyek pembangunan besar lainnya, mempunyai dampak yang sangat berarti (positif maupun negatif), kita lihat saja PT. Perkebunan Nusantara II, sekitar tahun 1984 perusahaan ini mulai dibuka, diawali dengan penebangan, pembersihan hutan hingga penanaman Kelapa Sawit, masyarakat transmigrasi dan warga lokal bahu-membahu melakukannya dalam pemeliharan dan produksi.

Dalam praktiknya, terdapat dua bentuk program kemitraan inti-plasma, yaitu Perkebunan Inti Rakyat bagi Transmigrasi (PIR-Trans), Perkebunan Inti Rakyat, petani kelompok koperasi dengan fasilitas Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Awalnya pekebunan kelapa sawit beroperasi, masyarakat tersebut tidak mengalami kerugian namun bisa mencukupi kebutuhan dengan hasil perkebunan tersebut. Namun sejak akhir 2004 hingga awal tahun 2005, harga sawit mengalami penurunan dan ongkos tenaga kerja dan truk pengangkut mengalami peningkatan sehingga petani mengalami kesulitan. Masyarakat setempat dalam pengolahan mereka mengalami kerugian yang sangat besar, karena harus mengeluarkan uang untuk transportasi,” sering kali kelapa sawit yang kami tidak angkut, sehingga kelapa sawit yang sudah di petik menjadi busuk” ujar demianus, biasanya sopir truk meminta harga yang tinggi. Juga ketika sampai di perusahaan, kelapa kami masih juga harus mengantri satu sampai dua hari bahkan pernah sampai satu minggu baru buahnya bisa dimuat. Padahal kami sudah mengeluarkan uang untuk menggrek dan uang pikul, ujar damaskus. Kondisi seperti ini membuat orang papua pemilik lahan kelapa sawit tidak mampu untuk mengolah lahannya, sehingga banyak lahan milik mereka disewakan dengan harga yang sangat murah kepada masyarakat pendatang atau petani yang mampu mengolah lahannya.(23 januari  2008 tabloid Jubi)

Juga proyek tersebut berdampak pada lingkungan fisik dan sosial sangat besar. Namun masyarakat sekitarnya tidak disiapkan lebih dulu untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Perencanaan proyek, hanyalah mencangkup aspek-aspek teknisi dan finansial, tanpa memperhitungkan biaya sosial yang akan di tanggung. Termasuk dalam biaya sosial adalah hancurnya adat kebiasaan, penghidupan, nilai-nilai spiritual dan hak-hak masyarakat. Pengabaian atas semua, menyebabkan masyarakat tidak siap menghadapi kontak dengan budaya baru, sehingga mereka merasa terpinggirkan.

Implementasi Otsus Dimana Kah?

Di dalam ketidakberdayaan itu, muncul keberanian untuk berontak. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perluh dikembangkan Perencanaan Social yang dilakukan lebih dulu sebelum Perencaan Fisik, atau dipadukan rencananya, dengan cacatan, pelaksanaanya lebih awal, agar masyarakat siap dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan di daerahnya. Dimana suatu upaya sistematis dan perencanaan yang dilakukan oleh Rakyat dan Pemerintah Provinsi Papua agar dapat menjalankan usaha-usaha pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat papua dimasa sekarang tidak mengkompromikan dan mengurangi hak-hak generasi papua dimasa datang untuk juga mutu kehidupan yang baik secara berkesinambungan, salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah dengan secara tetap menyisihkan sebagian dana yang diperoleh dari hasil ekspoloitasi Sumber Daya Alam (SDA) dalam bentuk “Dana Abadi” yang bungahnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan di masa datang, terutama ketika sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan lagi (Draf Bab XIX pasal 64 ayat perdasus).

Undang-undang Otonomi Khusus No 21 tahun 2001, tidak membawah efek kearah yang lebih baik yaitu perlindungan terhadap Hak-Hak Dasar Orang Papua Ras Melanesia, malahan memunculkan berbagai persoalan baru dan menjurus pada kesengsaraan rakya pribumi itu sendiri, Ketidakadilan, Kesenjangan Sosial, dan Ketimpangan Sosial adalah menu sehari-hari di tanah ini. Rakyat masih kerap diposisikan sebagai obyek, bukan subyek pembangunan. Pelaksanaannya yang belum berjalan sesuai harapan membuat warga masih termarginalisasi dalam laju pembangunan. Sumber daya alam yang melimpah, belum bisa diproduksi dan dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat setempat. Menjadikan Papua sebagai daerah rawan konflik dan  mengarah separatis.  Menjadi  lucu  jika pemeritah pusat terus menekankan pentingnya keutuhan  NKRI,  sementara Perdasi dan Perdasus  yang diusulkan oleh lembaga DPRP dan MRP masih ada keragu-raguan, malahan yang diusulkan merupakan aspirasi Rakyat Papua.  Harmoni alam dan manusia di Papua mulai terusik ketika orang asing datang membawa kepentingan ekonomi. lewat perusahaan yang memasuki Papua. Mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Pelan tapi pasti, kehadiran Perusahan itu menggusur kearifan lokal. Sebagian penduduk asli Papua jadi budak atau anak tiri di tanah sendiri.

Saran-saran

Akibatnya, makna sesungguhnya dari CSR yang menjadi alasan penting mengapa kalangan bisnis mau merespons dan mengembangkan isu CSR belum tercapai sepenuhnya. Ada tiga alasan penting mengapa pebisnis mau merespons dan mengembangkan isu CSR dengan usahanya,

  1. Perusahaan adalah makhluk masyarakat dan oleh karenanya harus merespons permintaan masyarakat. Ketika harapan masyarakat terhadap fungsi perusahaan berubah, maka perusahaan juga harus melakukan aksi yang sama.
  2. Kepentingan bisnis dalam jangka panjang ditopang oleh semangat tanggung jawab sosial itu sendiri. Hal ini disebabkan karena arena bisnis dan masyarakat memiliki hubungan yang saling menguntungkan (simbiotik). Dalam jangka panjang kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada upaya untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. Sebaliknya, kesejahteraan masyarakat tergantung pula terhadap keuntungan yang dihasilkan dan tanggung jawab bisnis perusahaan.
  3. Pemerintah harus bertindak adil dan tegas melihat persoalan di masyarakat dan Perusahaaan juga bisa mengambil keputusan yang tegas dan berani dalam menjalankan regulasi dan ketentuan yang ada.
  4. Perusahaan harus melihat protes dan tuntutan masyarakat yang terjadi dengan pendekatan humanis, bukan lagi menggunakan kekuatan militer dalam meredamkan segalah protes dan tuntutan masyarakat yang ada.

Bila keempat alasan penting keberadaan CSR telah tercapai, maka konflik yang sering muncul antara: ”Pemerintah – Masyarakat – Perusahaan” akan dapat dieliminir, dengan sendirinya juga Partisipasi masyarakat sebagai proses dimana para pihak terlibat aktif dalam mempengaruhi dan menentukan arah, orientasi dan wujud akhir atau out put perencanaan atau kebijakan itu terlaksana. Maka hasil akhir itu haruslah merupakan kristalisasi dan akumulasi aspirasi para pihak yang berkentingan, termasud didalamnya berbagai kesepakatan dan ketidaksepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

AninditaS.Thayf.Tanah Tabu Sumber: Lampung Post, Minggu, 1 November 2009.

Daniri Achmad Mas. 2006 : Standarnisasi Tanggungjawab Sosial Perusahan
www.madani-ri.com. www.sr-indonesia.com. www.governance-indonesia.com.
www.csr-indonesia.com. (http://www.interdev.co.id

FORKAM PSDA PAPUA dan PC-Fund @2006; Bungah Ramping “ALAMKU”. Jayapura; Forkam PSDA Papua

Khairandy Ridwan. 2009. Perseroan Terbatas : Dokrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi. Jogjakarta: Kreasi Total Media.
Suharto Edi : 2008 : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Harian Pikiran Rakyat Edisi 22 April 2008

Sumodiningrat Gunawan. Agustus 2007; Pemberdayaan Sosia “Kalian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia”: Jakarta; Kompas.

Untung Budi Hendrik, DR, MM, C.N, SH. 2008. Corporate Social Responsibility. Jakarta : Sinar Grafika Offset

There are no comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: