Orang Papua berjuang Untuk Perdamaian Yang Holistik

13 Februari 2008 15:45

Wawancara – Orang Papua Berjuang Untuk Perdamaian Yang Holistik

JAYAPURA, Papua (UCAN) –- Seorang imam yang berkarya di Propinsi Papua, tempat kelahirannya, mengatakan tidak ada perdamaian di wilayah paling timur Indonesia itu kalau orang Papua dan pemerintah Indonesia memiliki sasaran yang berbeda dan bertentangan. Pastor Neles Tebay, dosen Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur Jayapura, ibukota propinsi itu, mengatakan orang Papua tidak menemukan kedamaian di tanah mereka sejak Indonesia menguasai wilayah itu tahun 1963.

Hal ini, katanya, menimbulkan konflik dengan pemerintah pusat dan militer, pada satu pihak, dan di kalangan penduduk di pihak lain.

Menurut imam diosesan berusia 43 tahun itu, orang Papua berjuang bukan hanya menentang operasi militer, namun juga untuk kehidupan yang lebih baik.

Wilayah itu, yang kini menjadi propinsi Papua, menyatakan merdeka dari jajahan Belanda tahun 1963. Setelah beberapa tahun di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia, sesuai referendum kontroversial yang ditangani PBB tahun 1969, menunjukkan orang Papua ingin berubah.

Berdasarkan data 2005, hampir 60 persen dari 2,5 juta penduduk Propinsi Papua adalah Protestan, sementara di bawah 17 persen adalah Katolik dan 23 persen adalah Muslim. Hindu, Buddha, Konghucu, dan penganut agama tradisional memiliki sekitar 0,3 persen.

Pastor Tebay menyelesaikan Master dalam Bidang Pastoral tahun 1997 di Institut Pastoral Asia Timur, bagian dari Universitas Ataneo de Manila. Tahun 2006 ia meraih doktor dalam bidang Misiologi di Universitas Kepausan Urbaniana di Roma.

Ia telah menulis 23 artikel dalam bahasa Inggris tentang situasi di Papua untuk The Jakarta Post, harian berbahasa Inggris dengan oplah sekitar 500.000 eksemplar. Ia juga telah menulis sejumlah artikel yang sama dalam bahasa Indonesia, Bahasa Italia, dan bahasa Prancis.

Imam itu menyampaikan 11 presentasi tentang situasi di Papua, di sejumlah bagian Indonesia dan luar negeri. Ia telah menulis dua buku dalam bahasa Inggris: West Papua: The Struggle for Peace With Justice and Interfaith Endeavour for Peace in West Papua, yang masing-masing diterbitkan tahun 2005 dan 2006.

Berikut adalah wawancara yang dilakukan oleh UCA News dengan Pastor Tebay pada 15 Januari:

UCA NEWS: Mengapa orang Papua masih tidak menemukan perdamaian?

PASTOR NELES TEBAY: Hal itu akibat konflik “vertikal” dan “horizontal” yang terus terjadi.

Konflik vertikal di antara pemerintah pusat dan warga Papua mulai 1 Mei 1963. Dalam konflik ini pemerintah Indonesia bersama militernya memandang orang asli Papua sebagai separatis. Pada lain pihak, orang Papua memandang pemerintah Indonesia sebagai penjajah.

Pemerintah Indonesia telah berusaha menyelesaikan konflik ini melalui pendekatan militer dengan melancarkan paling sedikit 12 kali operasi militer besar-besaran melawan orang asli Papua, yang mempersenjatai dirinya dengan busur dan anak panah tradisional. Sekalipun dibutuhkan investigasi lebih dalam, ditafsir oleh lembaga-lembaga HAM bahwa paling kurang 100 ribu orang asli Papua sudah dibunuh oleh tentara Indonesia.

Di bawah pemerintah Indonesia, orang Papua selalu dan masih hidup dalam ketakutan, kegelisahan, dan tanpa kebebasan.

Konflik horizontal juga terjadi di kalangan orang Papua dari berbagai suku, serta di kalangan orang asli Papua dan pendatang.

Adakah faktor-faktor lain yang juga membuat tidak adanya perdamaian di Papua?

Kemiskinan yang parah dihadapi orang Papua — yang sekalipun hidup di atas kekayaan yang berlimpah — penebangan kayu, pengrusakan hutan melalui penebangan yang dilakukan oleh perusahaan kayu dan kelapa sawit sesuai dengan ijin yang dikeluarkan pemerintah, rendahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di kampung-kampung yang dihuni oleh orang-orang asli Papua, rendahnya pelayanan kesehatan oleh pemerintah terhadap orang asli Papua, penyebaran HIV/AIDS yang sangat cepat dan tinggi.

Pendatang dari luar yang membanjiri Papua tanpa pengontrolan yang ketat, yang mendominasi segala aspek kehidupan mulai dari ekonomi hingga pelacuran. Orang Papua semakin tersingkir di tanahnya sendiri oleh kaum pendatang. Kehadiran dan arogansi tentara Indonesia yang melakukan tindak sewenang-wenang terhadap orang Papua.

Perdamaian macam apa yang diperjuangkan orang Papua?

Damai yang diperjuangkan orang Papua, bukan hanya tidak adanya perang atau operasi militer, tetapi hidup layak sebagai manusia ciptaan Allah di Tanah Papua. Artinya, kami ingin hidup dalam suatu hubungan yang harmonis dengan Allah, diri kami sendiri, sesama, dan seluruh ciptaan Tuhan. Damai yang kami rindukan menyangkut pula keadilan, kepercayaan, persahabatan, kesejahteraan, penghargaan atas identitas budaya, serta penghormatan terhadap hak asasi dan martabat manusia.

Perdamaian holistik seperti ini yang diperjuangkan orang Papua.

Apa penilaian Anda tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah?

Semua kebijakan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, yang dilaksanakan di Papua hanya untuk mencapai satu tujuan untuk mempertahankan tanah Papua sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian perdamaian di tanah Papua tidak pernah ditetapkan sebagai prioritas.

Pemerintah mempunyai paradigma keamanan, sementara Papua membutuhkan paradigma perdamaian. Akibatnya, pemerintah tidak mempunyai keinginan untuk menemukan penyebab-penyebab utama dari absennya perdamaian dan solusi-solusi yang bermartabat untuk menciptakan perdamaian di Papua. Menurut saya, selama pemerintah belum menjadikan perdamaian sebagai agenda utama, selama itu pula pemerintah belum mau melibatkan diri secara sadar dalam menciptakan Papua yang damai.

Apa pandangan para uskup tentang situasi di Papua?

Saya sungguh mengagumi keterlibatan para uskup di Papua dalam memperjuangkan perdamaian di Tanah Papua. Menurut para uskup, ada empat penyebab utama berbagai konflik yang masih terjadi di Papua, yakni masalah perbedaan interpretasi atas sejarah Papua, terutama tentang bagaimana Papua menjadi bagian dari Indonesia tahun 1969, pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintah Indonesia, pembangunan yang tidak menjawab kebutuhan rakyat, serta kehadiran dan arogansi militer yang berlebihan.

Empat persoalan ini tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan militer. Sebab itu para uskup berpendapat bahwa semua persoalan ini dapat didiskusikan bersama dan dicari solusinya melalui dialog antara pemerintah Indonesia dan wakil-wakil dari orang Papua, dengan bantuan pihak ketiga sebagai fasilitator.

Sejak tahun 2000, pikiran para uskup ini sudah disampaikan secara resmi dan secara tertulis kepada Presiden Republik Indonesia.

Apa pandangan para pemimpin agama tentang situasi di Papua?

Saya berbangga karena para pimpinan agama (Buddha, Katolik, Hindu, Muslim dan Protestan) di Papua memiliki komitmen bersama untuk memajukan perdamaian. Pada 5 Februari 2003, mereka telah mendeklarasikan secara bersama bahwa Papua adalah tanah damai, dan mereka sudah mulai bekerjasama. Mereka menganalisa bersama situasi Papua, serta menyampaikan seruan bersama demi tercapainya perdamaian di Papua.

Menurut mereka, terdapat sejumlah hambatan perdamaian di tanah Papua. Pemerintah Indonesia tidak mempunyai kemauan politik untuk melaksanakan dengan konsisten Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. Karena pemerintah dengan sengaja menggagalkan UU tersebut, maka masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan.

Pemerintah mendirikan kabupaten-kabupaten baru tanpa mendahului suatu studi yang layak sehingga menimbulkan perpecahan dan pertentangan dalam masyarakat asli Papua. Kebijakan pemerintah untuk memperbanyak pasukan tempur di seluruh Papua, menambah komando-komando baru, batalion-batalion baru juga menimbulkan kegelisahan baru rakyat Papua. Militer menggunakan isu separatisme untuk menindas rakyat Papua, yang mengeritik program pembangunan.

Kekayaan alam dieksploitasi secara sewenang-wenang bagi orang Jakarta, bukan untuk kepentingan rakyat Papua. Jutaan hektar hutan sudah dihancurkan untuk perusahaan kayu, pembukaan lokasi transmigrasi, dan pengembangan kota.

Pemerintah juga telah mengijinkan sekitar 6 juta hektar hutan dihancurkan untuk perkebunan kelapa sawit.

Semua ini tetap memprihatinkan.

Bagaimana pendapat para pemimpin agama untuk mewujudkan suatu perdamaian yang langgeng di Papua?

Pertama, mereka menyadari bahwa menciptakan perdamaian di Papua merupakan tugas dari semua orang yang hidup di Papua, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan militer Indonesia. Maka mereka mengajak semua pihak menjadikan perdamaian di Papua sebagai agenda utama.

Kedua, berbagai masalah dan hambatan perdamaian tidak dapat diselesaikan dengan senjata. Maka para pimpinan agama secara bersama terus-menerus meminta kepada pemerintah Indonesia dan wakil-wakil dari orang Papua untuk mengadakan duduk bersama dalam dialog damai yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral guna mencari penyelesaian damai , demokratis, dan bermartabat.

Ketiga, semua pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan sejak tahun 1963 hingga kini perlu diinvestigasi oleh pihak yang independen dan pelakukan dibawa ke pengadilan hak asasi manusia.

Keempat, pemerintah Indonesia mestinya melaksanakan UU Otsus untuk Papua secara konsisten, dan jangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan UU tersebut.

Kelima, kalau pemerintah tidak menarik seluruh militer Indonesia, maka jumlah militer yang ditugaskan di Papua harus dikurangi.

Apa tanggapan pemerintah terhadap seruan itu?

Saya melihat pemerintah Indonesia terutama pemerintah pusat tidak mau mendengarkan suara para uskup dan pemimpin agama di Papua. Buktinya pemerintah pusat masih mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan usulan dari para pemimpin agama.

Saya memberikan dua contoh. Pertama, ketika para pemimpin agama bekerjasama untuk menciptakan Papua sebagai tanah damai, pemerintah justru memperbanyak jumlah pasukan tempur, batalion, dan komando. Kedua, usulan pimpinan agama untuk menyelesaikan persoalan Papua melalui dialog tidak ditanggapi serius oleh pemerintahan pusat, dan bahkan lembaga-lembaga agama, terutama Gereja, dicurigai sebagai pendukung separatis.

Sehingga saya berkesan bahwa pemerintah Indonesia sendiri ingin mengabadikan konflik-konflik dan berbagai hambatan perdamaian di Papua demi kepentingan Jakarta. Kalau menolak jalan dialog berarti pemerintah Indonesia memilih jalan kekerasan sebagai solusi atas persoalan Papua. Itu berarti pemerintah Indonesia memilih pendekatan militer dan penggunaan senjata untuk menyelesaikan masalah, sebagaimana sudah dilakukan selama 40 tahun. Akibatnya, orang Papua terus hidup di bawah ancaman dan dalam ketidakpastian masa depannya.

Dengan keadaan itu, tindakan konkret apa yang dilakukan Gereja Katolik lokal?

Gereja lokal menyadari bahwa mewujudkan perdamian adalah bagian integral dari misi Gereja. Karena itu Gereja berpartisipasi dalam upaya masyarakat sipil untuk menciptakan Papua sebagai tanah damai.

Partisipasi Gereja dinyatakan melalui upaya menyingkapkan kebenaran tentang pelanggaran HAM dengan melakukan investigasi. Gereja juga melakukan pendidikan HAM dan analisa sosial bagi masyarakat.

Dalam membela keadilan dan penghormatan atas martabat manusia dan memperjuangkan perdamaian di Papua, Gereja memperkokoh kerja sama antar lima keuskupan di Papua, melakukan kerja sama dengan Gereja-Gereja Protestan, memimpin kerja sama dengan para pemimpin agama, membuka kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja di Papua dan Jakarta.

Gereja berperan sebagai pusat penyebaran informasi yang benar, misalnya, melalui website (www.hampapua.org), penerbitan buku dan laporan situasi sosial di Papua. Selain itu Gereja Katolik juga bersama para pemimpin Gereja Protestan dan agama-agama menghimbau pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk melakukan berbagai sesi dialog.

Langkah-langkah apa yang perlu ditempuh untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan?

Menurut saya, dua langkah mendasar perlu dilakukan dalam tahun 2008 ini.

Pertama, pemerintah Indonesia dan orang Papua perlu mengadakan evaluasi bersama atas impelementasi UU Otsus itu. Hal ini perlu untuk mengidentifikasi bersama hambatan-hambatan dan solusi untuk melaksanakan UU tersebut secara konsisten.

Kedua, pemerintah Indonesia dan kelompok separatis Papua (OPM) mesti duduk bersama dalam dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral guna mengidetifikasi penyebab utama dari separatisme dan menetapkan bersama solusi damai untuk menyelesaikan masalah separatisme.

Tanpa dua langkah ini, Papua tidak akan mempunyai prospek perdamaian yang sebenarnya. Maka saya memohon agar komunitas internasional dapat membantu pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kedua langkah ini demi terciptanya perdamaian di Papua.

-END-

IT04329.576b 5 Februari 2008 213 baris (Tanpa hitungan kata)

Berita dari: Kantor Berita Katolik Asia (UCAN, Union of Catholic Asian News)

There are no comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: