Pemimpin dan HAM Papua

PEMIMPIN DAN HAM PAPUA

Berbagai macam Calon Pemimpin Kepala Daerah  di Papua, ketika mendeklarasikan pencalonan diri mereka sebagai pemimpin, entah itu Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota atau Bupati, memberikan stetment yang menarik untuk di dengar, karena ketrampilan bahasa yang bagus, memberikan penekanan bahasa yang ampuh  kepada setiap simpatisan dan masyarakat papua, semua terhanyut dengan berbagai program bayang-bayang mereka, stetment mereka lebih pada penekanan kepada Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur lebih kepada UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Tana Papua, Undang-undang yang tepat diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 oktober 2001 kepada Rakyat Papua karena situasi politik tentang “Ideologi Papua Merdeka” telah dikomandangi ke segalah Penjuruh Bumi, Ideologi tersebut telah berakar dan tumbuh pucuk dedaunan, sehingga Pemerintah Republik Indonesia, mencangkok dengan harapan tidak tumbuh besar dan rindang, tetapi tetap kerdil dan tidak meneduhkan masyarakat Papua Barat, Undang-Undang tersebut adalah suatu Win-win solutions, bukan suatu bentuk kebersamaan “Bhineka Tunggal Ika”

Yang perluh menjadi pertanyaan disini ” Hak Asasi Manusia” mengapa pemimpin Papua Barat, dan Para pencetus UU Otsus ini, tidak memasuki Isu HAM sebagai yang perlu di perhatikan! Ok 4 (empat) program prioritas diatas, membantu menaikan Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM), namun adanya Ideologi Merdeka salah satunya adalah Isu HAM, sudah cukup kolonialisme Barat dan Asia merongrong Bangsa Papua Ras Melanesia, dengan pelanggaran Ham Berat yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia, Isu tersebut harus menjadi prioritas, jangan menunggu adanya Perdasi dan Perdasus, yang sampai sekarang kalang kabut, penuh kecurigaian dari Pemerintah Pusat, sedangkan pelangaran masih kini berjatuan.

Pertama: apa yang dilakukan terhadap pelanggaran HAM pada masa lalu (Past Human Right Abuses) era sebelum dan sesudah Integrasi Papua Barat ke NKRI, Rakyat Papua dalam mempertahankan Identitas diri, diperjuangkan oleh segenap Rakyat Papua Barat, banyak korban terbunuh di dentingan peluruh di depan sanak-saudara, pemerkosaan, penyiksaan yang tidak berprikemanusiaan, semua menitipkan tanggung jawab kepada kita untuk mengungkap kebenaran dan keadilan.

Bagaimana dengan para pelaku pelanggaran HAM yang sepertinya masih kepit oleh impunitas? Ini adalah deretan pelanggaran HAM masa lalu dan masa Reformasi lebih sangat disesalkan lagi, pelanggan lebih bersifat sistematik melalui, Cultural, Kelembagaan, Penyakit, Pengelolahan SDA, dan SDM mengarah kepada Pembunuhan karakter Identitas Manusia Papua seutuhnya, itu sangat berat untuk di bincangkan, kita lihat contoh 2 (dua) sampai 1 (satu) bulan belakangan ini terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil, yang terjadi di Jayapura, Wamena, Nabire dan lain-lain tempat, nyawa jadi taruan,  walaupun masalah sepele, seperti turut ambil bagian dalam perayaaan acara Hari Pribumi, Penyerangan secara mendadak pihak aparat terhadap masyararakat sipil, tanpa masalah yang jelas, penembakan yang terjadi namun pihak aparat menyatakan korban kena peluruh pantulan, ini adalah sebagian yang diliput oleh Media Massa Lokal maupun menjadi Laporan Para Aktivis HAM belum lagi penembakan yang terselubun! berapah jumlahnya.? Kalau ada yang katakan, kan.. ada Lembaga Perwakilan Komisi Nasional HAM di Tana Papua (Perwakilan KOMNAS HAM) lembaga ini bisa mengangkat persoalan ini! Jawab; apa yang telah di buat, Infestigasi Kasus, Perlindungan Korban, sampai di meja hijaukan para pelanggaran tersebut! Saya kawatir jangan-jangan lembaga ini selalu di kontrol oleh Pemerintah Pusat, tunjukan bahwa engkau adalah lembaga yang independen.

Kedua: Penegakan Hak Asasi Manusia seharusnya di buka ke Rana Regional maupun Internasional tak hanya secara Nasional. Dalam kontek ini, karena Indonesia sudah menandatangani ASEAN Charter, pertanyaannya sejauh mana ASEAN Human Rights Comission ini bisa di bentuk, upaya penegakkan Hak Asasi Manusia bisa di tingkatkan ke jalur ASEAN kalau menemui jalan buntut di Pengadilan Indonesia, semua ini kembali kepada kepala pemerintahaan RI, kalau menginginkan keadilan diatas tanah ini tetap menjadi prioritas, jangan hanya kampanye buktikan Indonesia sebagai Negara besar di asia punya andil yang besar pula, untuk mendorong dan berperan aktif dalam Asia Human Rights Comission ini.

Soal berikutnya adalah terhadap Ratifikasi status Roma atau yang dikenal sebagai Internasional Criminal Court (ICC), keterbukaan dalam meratifikasikan, pemerintah jangan kawatir. Jika SBY menginginkan penegakkan HAM, jangan ada penundaan atau pembatalan ratifikasi ICC, tapi harus di pandang sebagai Pilihan.

Negara Demokrasi harus melihat ini sebagai suatu solusi, bukan masalah dan juga adanya Kebebasan Pers tak perlu adanya keraguan Negara ini membutuhkan tindakan Nyata, karena demokrasi dan kebebasan pers dapat membongkar kasus Pelanggaran hak asasi manusia tanpa bisa di cegah oleh siapa pun.

Kita kembali lagi Pemerintah yang baik adalah melayani bukan untuk di layani, karena ajaran setiap Agama demikian, Pelayanan yang seutuhnya kepada masyarakat adalah hak setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang bersifat ekslusif. Jadi bila ada ketidakadilan, nyawa menjadi korban pemerintah harus bersuara , dengan cara pendekatan secara damai, adill, dengan demikian pelayanan yang sesunggunya bisa tercapai, tidak ada dendam , iri hati, dengki dan sejenisnya.

Para Pemimpin dewasa ini di Papua harus menstimulasi peningkatan perhatian terhadap Proses Pasca-Kekerasan Aparat dan Pemulihan Sosial. Keseluruan proses pemulihan ini segera dapat di mulai dengan berdialog  baik Nasional dan Internasional (secara relative jika tidak secara absolute) seluruh kepentingan terkait, pemerintah menjamin berlangsungnya dialog ini dengan aman terkendali, adil dengan memperhatikan garis besar seperti: Keamanan Fisik, Keamanan Sosial, Sarana untuk mengetahui bagaimana atau penyebab kejadian tertentu dan peluang untuk negosiasi yang lebih terfokus pada kebutuhan dari pada kesalahan dan mengarah pada  apa yang disebut sebagai keadilan “restorative”, apologi dan pengampunan akan memiliki peranan yang cukup penting, namun tidak bisa dituntut terutama oleh para pihak luar.

There are no comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: