Tanggung jawab perusahan terhadap Partisipasi Masyarakat

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Latar Belakang

Tak dapat disangkal dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998) karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P (profit, planet, dan people). Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), tetapi memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (Welfare people).

Pengertian CSR sangat beragam. Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR adalah corporate giving, corporate philanthropy, corporate community relations, dan community development.

Ditinjau dari motivasinya, keempat nama itu bisa dimaknai sebagai dimensi atau pendekatan CSR. Jika corporate giving bermotif amal atau charity, corporate philanthropy bermotif kemanusiaan dan corporate community relations bernapaskan tebar pesona, community development lebih bernuansa pemberdayaan.

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an.  Keberadaan berbagai sumber daya alam yang ada ternyata tidak disia-siakan oleh pemerintah Indonesia seperti yang dapat kita baca pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Inilah yang dimaksud dengan corporate social responsibility (CSR). Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (corporate social activity) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Keseriusan bukan hanya seperti tampak pada pasal 74 saja mengenai perseroan terbatas tetapi juga kekayaan alam dapat kita baca pada UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi ‘Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah merupakan warisan turun-temurun yang dipegang guna kelangsungan hidup umat manusia. Berdasarkan pengamatan terhadap praktik CSR selama ini, tidak semua perusahaan mampu menjalankan CSR sesuai filosofi dan konsep CSR yang sejati. Tidak sedikit perusahaan yang terjebak oleh bias-bias CSR berikut ini : Pertama, kamuflase. CSR yang dilakukan perusahaan tidak didasari oleh komitmen genuine, tetapi hanya untuk menutupi praktik bisnis yang memunculkan ethical questions. Bagi perusahaan seperti ini, CD bukan kepanjangan dari community development, melainkan “celana dalam” yang berfungsi menutupi “aurat” perusahaan. McDonald`s Corporation di AS dan pabrik sepatu Nike di Asia dan Afrika pernah tersandung kasus yang berkaitan dengan unnecessary cruelty to animals dan mempekerjakan anak di bawah umur. Kedua, generik. Program CSR terlalu umum dan kurang fokus karena dikembangkan berdasarkan template atau program CSR yang telah dilakukan pihak lain. Perusahaan yang impulsif dan pelit biasanya malas melakukan inovasi dan cenderung melakukan copy-paste (kadang dengan sedikit modifikasi) terhadap model CSR yang dianggap mudah dan menguntungkan perusahaan. Ketiga, directive. Kebijakan dan program CSR dirumuskan secara top-down dan hanya berdasarkan misi dan kepentingan perusahaan (shareholders) semata. Program CSR tidak partisipatif sesuai prinsip stakeholders engagement yang benar. Keempat, lip service. CSR tidak menjadi bagian dari strategi dan kebijakan perusahaan. Biasanya, program CSR tidak didahului oleh needs assessment dan hanya diberikan berdasarkan belas kasihan (karitatif). Laporan tahunan CSR yang dibuat Enron dan British American Tobacco (BAT), misalnya, pernah menjadi sasaran kritik sebagai hanya lip service belaka. Kelima, kiss and run. Program CSR bersifat ad hoc dan tidak berkelanjutan. Masyarakat diberi “ciuman” berupa barang, pelayanan atau pelatihan, lantas ditinggalkan begitu saja. Program yang dikembangkan umumnya bersifat myopic, berjangka pendek, dan tidak memerhatikan makna pemberdayaan dan investasi sosial. CSR sekadar “menanam jagung”, bukan “menanam jati”.(Suharto Edi : 2008 Harian Pikiran Rakyat Edisi 22 April 2008)

Ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan ketimpangan pembangunan adalah menu sehari-hari di negeri ini. Salah mengurus negara adalah “prestasi” aparatur pemerintah Indonesia dari level tertinggi sampai terendah. Rakyat masih kerap diposisikan sebagai obyek, bukan subyek pembangunan. Pelaksanaannya yang belum berjalan sesuai harapan membuat warga masih termarginalisasi dalam laju pembangunan. Sumber daya alam yang melimpah, belum bisa diproduksi dan dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat setempat. Banyak negara atau kepentingan asing mengail untung sebanyak-banyaknya di air keruh bernama Indonesia ini. Lihatlah Papua. Apa yang terlintas di benak tentang pulau kepala burung itu? Alamnya yang eksotis, ciri fisik penduduknya yang khas, atau kekayaan sumber daya alam. Bisa juga ada yang menganggap Papua sebagai daerah rawan konflik dan mengarah separatis. Menjadi lucu jika pemeritah pusat terus menekankan pentingnya keutuhan NKRI, sementara implementasi UU Otsus demi kesejahteraan rakyat tidak tepat. Harmoni alam dan manusia di Papua mulai terusik ketika orang asing datang membawa kepentingan ekonomi. lewat perusahaan tambang emas yang memasuki Papua. Mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Pelan tapi pasti, kehadiran perusahan itu menggusur kearifan lokal. Sebagian penduduk asli Papua jadi budak atau anak tiri di tanah sendiri. Bahkan sampai terpaksa mencari limbah  emas sisa pertambangan perusahaan asing. Papua yang eksotis, diperkosa, dan dieksploitasi habis-habisan sumber daya alamnya oleh pendatang, sementara penduduk asli tetap hidup sengsara. Nasib mereka tidak berubah menjadi lebih baik. Andai pun sempat menikmati, tetap dalam porsi dan posisi kalah. Eforia sebagai daerah kaya hasil tambang yang mengakibatkan kebiasaan buruk kaum pria Papua. Sebagai contoh permasalahan social yang terjadi, mereka  menghabiskan uang hasil memburuh di tambang emas untuk minum-minuman keras, membeli barang-barang mahal yang notebene belum penting lalu menjualnya lagi ketika uang telah habis.  kekuatan ekonomi dan politik. Perusahaan multinasional mempunyai kekuatan luar biasa baik secara ekonomi maupun politik. Perusahaan multinasional dari negara-negara industri yang berkuatan modal raksasa bisa saja “membeli” (pemerintah) negara-negara berkembang yang membutuhkan modal untuk eksplorasi penambangan. Barangkali dua perusahaan raksasa milik Amerika Serikat – perusahaan tambang emas dan tembaga Free Port Mc Moran di tanah Papua dan perusahan minyak Exxon Mobille di Aceh – masuk dalam kategori ini. Sebuah dilema akan terjadi karena semakin perusahaan-perusahaan besar ini terlibat dalam program pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan, semakin pembangunan itu ditentukan oleh praktek-praktek untuk memenuhi interest dan kebutuhan perusahaan tersebut. Di Papua, misalnya, Free Port mengklaim bahwa mereka memperhatikan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat Papua dengan mendirikan sekolah-sekolah, membuka jalan dan komunikasi antara daerah yang terisolasi, dan mendirikan rumah sakit dan klinik-klinik pelayanan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat Amunnge yang tinggal sekitar lokasi penambangan Free Port mengeluh bahwa sarana dan fasilitas pendidikan, kesehatan dan jalan raya dibangun hanya untuk melayani kepentingan staf dan para pekerja Free Port daripada kebutuhan masyarakat lokal. Terkait dengan praktik CSR, tingkat partisipasi masyarakat dalam rangka tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahan sangat kurang diminati oleh masyarakat,

Dengan melihat keberadaan Tanggungjawab Sosial Perusahan terhadap masyarakat pribumi dan menyikapi seperti apa yang dikemukakan pada latar belakang masalah yang ada maka tanggungjawab sosial terhadap partisipasi masyarakat dapat dikaji selanjutnya seperti yang tertuang dalam rumusan masalah, tujuan, manfaat dan metode penulisan juga disertai dengan program-program pengembangan Kemasyarakatan guna membina dan mengembangkan potensi masyarakat secara khusus di Tanah Papua.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis akan menyikapi keberadaan dari tanggungjawab sosial perusahan terhadap partisipasi masyarakat diperlukan suatu rumusan terhadap masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

  1. Bentuk program apakah yang diterapkan perusahan terhadap masyarakat papua?
  2. Program tanggungjawab perusahan apa saja yang menjadi prioritas untuk dikembangkan?
  3. Apakah masyarakat juga ikut berpartisipasi aktif dalam program tanggungjawab perusahan?
  4. Bagaimanakah respon pemerintah akan partisipasi masyarakat terhadap tanggungjawab perusahan?

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah dimaksudkan sebagai jawaban yang ingin ditemukan dari Tanggungjawab Sosial Perusahan akan Partisipasi aktif Masyarakat seperti yang dikemukakan dalam rumusan masalah yang ada, maka tujuan merupakan jawaban adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk program tanggungjawab social perusahan.
  2. Untuk mengetahui program unggulan tanggungjawab social perusahan di papua.
  3. Untuk melihat partisipasi masyarakat akan program perusahan.
  4. Untuk melihat respon pemerintah akan tanggungjawab perusahan terhadap partisipasi masyarakat.

D. Manfaat

Menurut M. Sitorus (1994:73), ‘Manfaat perlu dikemukakan agar diketahui hasil-hasil yang dicapai dari penelitihan dan untuk siapa penelitian itu digunakan’. Manfaat yang dapat diberikan dengan memperhatikan tujuan yang ada yaitu :

  1. Dengan diketahuinya bentuk-bentuk tanggungjawab sosial perusahan, maka ini menjadi tolak  ukur pembangunan manusia papua.
  2. Dengan diketahuinya program unggulan tanggungjawab social perusahan, maka bisa memprediksi keunggulan dan  kelemahan program yang ada.
  3. Dengan melihatnya, partisipasi masyarakat akan program perusahan, maka dapat mengukur keberhasilan program yang dikembangkan.
  4. Dengan melihatnya, respon pemerintah akan partisipasi masyarakat maka adanya regulasi akan dibuat untuk menyikapi situasi dan kondisi yang berkembang.

E. Metode Penulisan

Didalam metode penulisan ini penulis mempergunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder berupa buku-buku, majalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang dimaksud dengan Studi Kepustakaan adalah suatu penelitian secara sistematika terhadap hal-hal yang bersifat tentang keterangan tertulis sebagai sumber data yang terdapat dalam buku, surat kabar, majalah dan kerangan tercatat lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibutuhkan. (W. Surachmand, 1982 : 167)

Dengan demikian kegunaan teknik ini adalah dapat mencari dan menemukan teori-teori yang berkaitan dengan permasalaahan yang diangkat dalam penulisan ini.

A. Tanggungjawab Sosial Perusahan

Pada kesempatan ini kita melihat pengertian-pengertian atau konsep tentang tanggungjawab sosial itu yang dikemukakan dengan berbagai perspektif oleh para pakar adalah sebagai berikut :

World Bank Group (WBG) (2005 : 498-499) menyebut definisi CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang bermanfaat, baik bagi bisnis itu sendiri maupun untuk pembangunan. Menurut Soeharto Prawirokusumo (2003 : Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No 4, hlm 83) Tanggungjawab Social Perusahan adalah sebuah konsep yang luas yang berhubungan dengan kewajiban perusahan  atau organisasi dalam memaksimumkan impact positif terhadap masyarakatnya.

Di Indonesia, semangat mengendalikan moral hazard pebisnis telah melahirkan Pasal 74 Undang undang No 40 tahun 2007. Defenisi CSR dalam pada pasal 1 ayat 3 No 40 tahun 2007 berbunyi “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”

Sebuah definisi yang luas oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak di bidang “pembangunan berkelanjutan” (sustainable development) yang menyatakan bahwa:” CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya”.

Lain halnya dengan Suhandari M. Putri, Schema (CSR, Kompas, 4 Agustus 2007), Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Kompleksitas permasalahan social (social problems) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Sejarah pembangunan ekonomi di Indonesia yang diyakini telah mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, ternyata masih menyisakan permasalahan sosial yang cukup serius. Menurut Bank Dunia (world Bank) angka kemiskinan telah mencapai 49 %, dalam keterbatasan peranan Negara menyelesaikan permasalahan sosial tersebut, desentralisasi sebagai wujud pengakuan pada peranan sector privat telah memberi peluang yang cukup besar bagi sektor tersebut untuk menyumbangkan resources yang dimilikinya guna menyelesaikan masalah sosial tersebut.

Dengan demikian, era desentralisasi merupakan momentum yang relevan bagi realisasi program CSR sebagai wujud keterlibatan sektor privat dalam memberdayakan masyarakat miskin sehingga mereka terbebas dari permasalahan sosial yang mereka hadapi. Harapan yang cukup besar pada CSR tersebut, namun demikian belum bisa memberikan kontribusi yang siknifikan dari beberapa studi yang pernah dilakukan, terlihat bahwa program CSR masih terbatas pada realisasi program charity yang belum mampu memberdayakan masyarakat miskin. Keterbatasan kontribusi tersebut disebabkan motif realisasi program CSR untuk meredam konflik dengan masyarakat sekitar dan karena program tersebut belum melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan program. Banyak perusahan yang telah beroperasi di Indonesia mulai dari periode awal berkuasanya orde baru, namun baru merealisasikan program CSR setelah memasuki program tahun 2000. Dalam rentang waktu tersebut keterbukaan sistem politik memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya termasuk menuntut realisasi program CSR.  Kawatir terjadi konflik dengan masyarakat sekitar maka perusahan merealisasi tuntutan mereka. Pada saat yang sama, pendekatan yang digunakan belum mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam memberdayakan masyarakat.

  1. B. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Bhattacharyya dalam Ndraha (1990) sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan menurut Marion Gibbon (2000) partisipasi menunjukan bahwa orang local benar-benar dapat mempengaruhi keputusan dan pengambilan bagian dalam proses pengambilan keputusan.

Pertanyaan selanjutnya apakah partisipasi masyarakat begitu penting dalam pembangunan. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasih mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat akan program atau proyek pembangunan. Kedua masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencananya. Ketiga, merupakan hak demokrasi dalam pembangunan.

Bentuk (tahapan ) partisipasi menurut Ndraha (1990) yaitu :

  1. Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain.
  2. Partisipasi dalam memperhatikan  atau menyerap dan member tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima atau menolak.
  3. Partisipasi dalam perencanaan, termasuk pengambilan keputusan.
  4. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
  5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
  6. Partisipasi dalam menilai (evaluasi dan monitoring)

Adapun jenis partisipasi menurut Sastropetro (1986:56) dibedakan sebagai berikut :

-          Partisipasi dengan pikiran (psychological Participation)

-          Partisipasi tenaga ( physical Participation)

-          Partisipasi pikiran dan tenagah atau partisipasi aktif

-          Partisipasi dengan keahlian

-          Partisipasi dengan barang

-          Partisipasi dengan uang

-          Partisipasi dengan jasa

Pengertian partisipasi masyarakat menurut Maswan Andara dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian  yaitu

a)      Ikut memberikan masukan dengna memperoleh imbalan ikut menikmati hasilnya.

b)      Ikut memberikan masukan tanpa dapat imbalan, tetapi ikut menikmati   imbalan

c)      Ikut memberiakan masukan tanpa menerima imbalan dan ikut menikmati hasilnya.

d)     Ikut memberikan masukan, menerima imbalan tetapi tidak ikut menikmati hasilnya.

e)      Tanpa memberikan masukan tetapi ikut menikmati dan memanfaatkan haslnya. (Maswan Andara : 1986 :1-2).

Nuryanto mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengembangkan kepentingkan diri sendiri. (Mubyarto, 1984 :35). Sedangkan menurut Nelson Bryant dan White, menyebutkan terdapat dua macam partisipasi masyarakat yaitu partisipasi horizontal (antara sesama warga atau anggota perkumpulan) dan partisipasi vertical (antara bawahan dengan atasan, masyarakat dengan pemerintah) maka dengan demikian tentu saja partisipasi ini merupakan suatu awal tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang ecara mandiri (Nelson, 1982:206).

Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pemabngunan apabila dalam proses pembangunan itu sendiri memiliki kondisi positif yang dapat mendorong timbulnya kemauan untuk terlibat di dalamnya. Bila ditinjau dari segi proses kegiatan maka lingkup partisipasi masyarakat dapat dijumpai banyak tahapan-tahapan dalam mana masyarakat diikutsertakan. Selain itu partisipasi dapat ditijau dari bentuk partisipasi yang ditemukan oleh Dirk Veplum, 1988 : 3 yaitu dapat diklasifikasi dalam lima macam yaitu sebagai berikut :

1.      Partisipasi dalam memberikan buah pikiran atau gagasan

2.      Partisipasi dalam memberikan tenaga

3.      Partisipasi dalam bentuk benda

4.      Partisipasi dalam bentuk keterampilan

5.      Partisipasi Sosial

Dalam bentuk partisipasi yang disebutkan diatas satu sama lain berbeda dan perbedaan itu diakibatkan oleh situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang akan ikutserta ambil bagian dalam partisipasi masyarakat. Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan(stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa diatas planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama….setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut.

Dengan keikutsertaan dalam setiap tahapan proses pembangunan itu diharapkan akan menimbulkan perasaan memiliki sehingga timbul rasa tanggung jawab untuk memanfaat, merawat dan mengembangkannya.

C.    Bentuk strategi dan regulasi CSR

Berikut ini kita akan membahas beberapah strategi atau bentuk regulasi dan sekaligus contoh bagaimana bentuk-bentuk tanggungjawab social perusahan terhadap partisipasi masyarakat di nusantara. Dimana bentuk-bentuk real yang terdapat diberbagai daerah akan di sajikan sebagai berikut:

a.       Standarnisasi Tanggungjawab social Perusahaan

Menilik sejarahnya, gerakan CSR modern yang berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku korporasi, demi maksimalisasi laba, lazim mempraktekkan cara-cara yang tidak fair dan tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Beberapa raksasa korporasi transnasional sempat merasakan jatuhnya reputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut.2 Hingga dekade 1980-90 an, wacana CSR terus berkembang.

Munculnya KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep sustainibility development (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan Built To Last; Succesful Habits of Visionary Companies di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata.

Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah ;

  1. ketersediaan dana,
  2. misi lingkungan,
  3. tanggung jawab sosial,
  4. terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah),
  5. mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic dan environment sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi 2 “Sumbangan Pemikiran BWI pada Penyusunan Peraturan Pemerintah Perihal Tanggung Jawab Sosial Korporasi”, The Business Watch Indonesia, Desember 20073/36 perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Responsibility).

Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan corporate social responsibility. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing-masing stakeholder agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para stakeholder diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan di emban secara bersama. CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tapi tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini bottom lines lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.

Pada bulan September 2004, ISO (International Organization for Standardization) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (working group) yang membidangi lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility. Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggungjawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa SR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu : “Rio Earth Summit on the Environment” tahun 1992 dan “World Summit on Sustainable Development (WSSD)” tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan. Pembentukan ISO 26000 ini diawali ketika pada tahun 2001 badan ISO meminta ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar Corporate Social Responsibility. Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan “Strategic Advisory Group on Social Responsibility pada tahun 2002.

Pada bulan Juni 2004 diadakan pre-conference dan conference bagi Negara negara berkembang, selanjutnya di tahun 2004 bulan Oktober, New York Item Proposal atau NWIP diedarkan kepada seluruh negara anggota, kemudian dilakukan voting pada bulan Januari 2005, dimana 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak. Dalam hal ini terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR atau Corporate Social Responsibility menjadi SR atau Social Responsibility saja. Perubahan ini, menurut komite bayangan dari Indonesia, disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan Iso 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab social yang berkembang saat ini dengan cara :

a)      Mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya;

b)      Menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan  yang efektif; dan

c)      Memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk     kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 Guidance Standard on Social responsibility yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan mencakup 7 isu pokok yaitu:

1.  Pengembangan Masyarakat

2.  Konsumen

3.  Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat

4.  Lingkungan

5.   Ketenagakerjaan

6.  Hak asasi manusia

7. Organizational Governance (governance organisasi)

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:

  • Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
  • Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;
  • Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
  • Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan sosial responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok diatas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh. Contoh lain, misalnya suatu perusahaan memberikan kepedulian terhadap 6/36 pemasok perusahaan yang tergolong industri kecil dengan mengeluarkan kebijakan pembayaran transaksi yang lebih cepat kepada pemasok UKM. Secara logika produk atau jasa tertentu yang dihasilkan UKM pada skala ekonomi tertentu akan lebih efisien jika dilaksanakan oleh UKM. Namun UKM biasanya tidak memiliki arus kas yang kuat dan jaminan yang memadai dalam melakukan pinjaman ke bank, sehingga jika perusahaan membantu pemasok UKM tersebut, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut telah melaksanakan bagian dari tanggung jawab sosialnya.

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:

  • Kepatuhan kepada hukum
  • Menghormati instrumen/badan-badan internasional
  • Menghormati stakeholders dan kepentingannya
  • Akuntabilitas
  • Transparansi
  • Perilaku yang beretika
  • Melakukan tindakan pencegahan
  • Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

Ada empat agenda pokok yang menjadi program kerja tim itu hingga tahun 2008, diantaranya adalah

-          menyiapkan draf kerja tim hingga tahun 2006,

-          penyusunan draf ISO 26000 hingga Desember 2007,

-          finalisasi draf akhir ISO 26000 diperkirakan pada bulan September 2008 dan

-          seluruh tugas tersebut diperkirakan rampung pada tahun 2009.

Pada pertemuan tim yang ketiga tanggal 15-19 Mei 2006 yang dihadiri 320 orang dari 55 negara dan 26 organisasi internasional itu, telah disepakati bahwa ISO 26000 ini hanya memuat panduan (guidelines) saja dan bukan pemenuhan terhadap persyaratan karena ISO 26000 ini memang tidak dirancang sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi sebagaimana ISO-ISO lainnya. Adanya ketidak seragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (guideline) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia.

1.      Kategori Perusaahan Menurut implementasi CSR

Perilaku para pengusaha pun beragam dari kelompok yang sama sekali tidak melaksanakan sampai ke kelompok yang telah menjadikan CSR sebagai nilai inti (Corevalue) dalam menjalankan usaha. Terkait dengan praktik CSR pengusaha dapat dikelompokkan menjadi empat : Kelompok hitam, merah, biru, dan hijau.

Kelompok hitam :

·         Kegiatannya degeneratif.

·         Mengutamakan kepentingan bisnis.

·         Tidak peduli aspek lingkungan dan social disekelilingnya.

Kelompok merah :

·         Perusahan peringkat merah yang memulai menerapkan CSR. CSR masih dipandang sebagai komponenbiaya yang mengurangi keuntungan perusahan.

Kelompok biru :

·         Perusahan yang menilai praktik CSR akan membawah dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi, bukan biaya.

Kelompok hijau :

·            Perusahan yang sudah menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya.

·            CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan (modal social).

  1. Praktek CSR di Indonesia

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluangpeluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat. Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersamabagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agardengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangkukepentingan(stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal. Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasiusahanya ; Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaamemperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

  1. Strategi dan Program CSR

Stategi disini diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan tanggungjawab social perusahan terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan arah pembangunan yang telah ditetapkan dan memperhatikan keadaan masalah yang ada sekarang, disarankan  tiga stategi umum, yaitu  : Strategi proaktif dan tidak reaktif, Strategi pemberdayaan dan Sterategi kemitraan

a)      Strategi proaktif dan tidak reaktif

Pihak perusahan harus secara terus menerus berhubungan dengan segala pihak untuk berkomunikasi dan melanjutkan serta memperbaiki strategi dan program yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena sifat masyarakat yang tidak statis. Sifat antisipatif merupakan kata kunci dalam strategi ini.

b)      Strategi pemberdayaan

Dalamhal ini yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah menjadikan pihak-pihak yang berkepentingandan masyrakat setempat mampu dan dapat mengambil dan melaksanakan tugas-tugasnya.

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemberdayaan melalui tanggungjawab, otoritas atau wewenang, peningkatan pengetahuan atau keahlihan, informasi dan umpan balik, penetapan standar kerja yang jelas, dan tugas-tugasnya.

c)      Strategi kemitraan

Strategi kemitraan mengisyaratkan bahwa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pihak perusahan disarankan untuk berkerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, saling menguatkan, saling melengkapan, meningkatkan kekuatan setiap pihak dan mendapatkan efek sinergi positif.

d)     Program

Untuk mewujudkan tanggungjawab social perusahan terhadap masyarakat sekitar dengan menggunakan strategi yang telah disebutkan diatas, pada kesempatan ini dicoba diungkapkan pemikirantentang pola program-program umum. Program ini dapat dikelompokan  berdasarkan sifat program yaitu terdiri dari program pembinaan, pelayanan, dan pengembangan.

Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggungjawab sosial di Indonesia, yaitu:

  1. Public Relations

Usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

  1. Strategi defensive

Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan ‘serangan’ negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif.

  1. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan

Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri.

Program pengembangan masyarakat di Indonesia dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:

  1. Community Relation

Yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini, program lebih cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kedermawanan (charity) perusahaan.

  1. Community Services

Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah tersebut.

  1. Community Empowering

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran utama adalah kemandirian komunitas.

Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Pada saat ini di Indonesia, praktek CSR belum menjadi perilaku yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR semakin besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO. Dan diperkirakan pada akhir tahun 2009 mendatang akan diluncurkan ISO 26000 on Social Responsibility, sehingga tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas akan pentingnya program CSR dijalankan oleh perusahaan apabila menginginkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut. CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing.

Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteriakriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (true win win situation) – konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung. Pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR hanya sekadar kosmetik. Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik. Yang penting, Laporan Sosial Tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan tampilan foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang.

A. Kesimpulan

Permasalahan yang tampak pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penulisan dan tinjauan pustaka merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi antara satu sama lainnya, di dalam kehidupan ini namun keberadaan dari Tanggungjawab social Perusahan perlu ada keberpihakkan dan kepedulian yang mendalam terhadap nasip masyarakat pribumi yang mempunyai hak ulayat dimana beroperasinya perusahan tersebut oleh karena itu kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

  1. Papua kaya akan sumber daya alamnya yang melimpa ruah di dalam pengelolahan diperlukan pembangunan yang berkelajutan (sustainable Development).
  2. Dengan diketahuinya dampak yang ditimbulkan dari aktifitas perusahan tersebut maka kepada pihak pemerintah, media massa, dan LSM dapat memantau terus aktifitas perusahan mewarning perusahan dengan melihat kesepakatan bersama.
  3. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat harus diperhatikan oleh perusahan dengan demikian adanya partisipasi aktif dari Masyarakat.
  4. Program CSR dapat dilihat sebagai suatu pertolongan dalam bentuk rekrutmen tenaga kerja dan memperjakan masyarakat sekitar.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap permasalahan dari Tanggungjawab Sosial perusahan Terhadap Partisipasi Masyarakat adalah sebagai berikut :

  1. Keseriusan  pemerintah dalam perlindungan kiranya bukan ucapan belaka tetapi diperlukan penegakan hukum yang nyata.
  2. Tanggungjawab sosial perusahan harus bersifat pemberdayaan.
  3. Perusahan  harus turut mengikut sertakan Masyarakat berpartisipasi dalam hal menentukan masalah prioritas, perencanaan inggah implementasi program dilapangan.
  4. Dengan diketahuinya peran pemerintah sangat besar maka perlunya sesuai fungsi control LSM, Media Massa memantau  dalam aktivitas perusahan tersebut.

Demikian rangkaian pembahasan mengenai Tanggungjawab Sosial perusahan terhadap Partisipasi Masyarakat, kiranya makalah ini berguna bagi kita sekalian yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

AninditaS.Thayf.Tanah Tabu Sumber: Lampung Post, Minggu, 1 November 2009

Daniri Achmad Mas. 2006 : Standarnisasi Tanggungjawab Sosial Perusahan
www.madani-ri.com
www.sr-indonesia.com
www.governance-indonesia.com
www.csr-indonesia.com
Khairandy Ridwan. 2009. Perseroan Terbatas : Dokrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi. Jogjakarta : Kreasi Total Media 
Majalah Marketing  : Dari CSR ke Brand Social Responsibility : Edisi Marketing No. 11/VII/November/2007.( www.marketing .co.id) Jakarta Utara : PT Info Cahaya Hero
Rachman M. Nurdizal.2009. Thu Apr 16,  2:56 am. Kusut Seputar Regulasi CSR       (http://www.interdev.co.id
Suharto Edi : 2008 : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Harian Pikiran Rakyat Edisi 22 April 2008
Untung Budi Hendrik, DR, MM, C.N, SH. 2008. Corporate Social Responsibility. Jakarta : Sinar Grafika Offset

Veplum, Dirk DR, MS. 1988. Bentuk-Bentuk Partisipasi. (Bahan kuliah sosiologi pembangunan). Uncen : Jayapura.

Satu Tanggapan

  1. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue fixed soon. Cheers

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: